images1Banjir Jakarta dan Kerugian yang ditimbulkannya

Hujan deras yang dimulai sejak 1 Februari 2007 menimbulkan dampak yang sangat besar. Jakarta lumpuh !! 80% wilayah Jakarta terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Banjir tahun ini pun mendatangkan kerugian yang sangat besar. Diperhitungkan ada kerugian sebesar Rp. 8, 299 trilyun dikarenakan banyaknya fasilitas umum yang rusak, belum termasuk kerugian yang diderita oleh tiap-tiap penduduk Jakarta.

Selama 7 hari banjir merendam Jakarta, 70 ribu satuan sambungan telepon putus, sebanyak 2261 gardu distribusi listrik di wilayah Jakarta padam dan 70% pelanggan air bersih tidak mendapatkan pasokan. Banjir juga menciptakan kerugian jiwa yang sangat besar. Sebanyak 48 penduduk DKI Jakarta tewas yang rata-rata diakibatkan oleh terbawa arus, tersengat listrik dan juga terkena penyakit. Karena banjir, 397.304 jiwa harus mengungsi dimana 93.912 jiwa dari jumlah itu terkena penyakit mulai dari diare, flu, batuk, radang sendi, ISPA, gatal-gatal, demam berdarah dan leptospirosis.

Atas kerugian yang sangat besar ini pertanyaan besar muncul yaitu di manakah peran dan tanggung jawan negara (Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta)? Sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta bersiap menghadapi banjir, yang merupakan siklus 5 tahunan? Pada November 2006, Sutiyoso mengklaim bahwa DKI Jakarta telah siap menghadapi banjir. Menurutnya, persiapan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk persiapan menghadapi banjir di tahun 2007, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 296,6 Miliar dari APBD 2006 DKI. Dari jumlah tersebut, Rp. 255 miliar dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sisanya untuk urusan Suku Dinas Tata Air di lima wilayah Jakarta. Oleh Dinas PU, jumlah dana tersebut dipakai untuk pembangunan pompa air, pembuatan saringan air di sungai, pengerukan sungai, dan pembuatan tanggul seperti dana untuk proyek di Waduk Pluit, Jakarta Utara yang menghabiskan Rp 4,5 miliar. Dalam hal penanganan banjir, Sutiyoso juga mengklaim bahwa aparatnya telah siap dan Pemprov telah mengalokasikan Rp. 500 miliar sebagai dana cadangan. Menurutnya, sebanyak 100 perahu karet disiagakan di tiap wilayah. Sekitar 7000 petugas Satpol Pamong Praja waspada dan ada 327 lokasi penampungan di lima wilayah. Ia juga mengklaim telah ada sistem peringatan dini atas bahaya banjir (early warning system).

Tapi apa yang tejadi?? Semua persiapan yang telah dikoar-koarkan oleh Sutiyoso nyata-nyata tidak terjadi di lapangan. Sistem peringatan dini tidak berfungsi, banyak penduduk Jakarta terkaget-kaget dan tidak menyangka banjir akan datang sebesar itu. Proses evakuasi atau penanganan korban banjir pun tidak sesuai dengan pernyataannya sebelumnya. Banyak korban banjir yang tidak tertangani dan pengungsi yang tersebar di mana-mana karena tidak jelasnya tempat pengungsian. Pengungsi banjir tersebar di masji-masjid, sekolah, rel kereta dan bahkan kuburan. Begitu buruknya sistem penanganan banjir hingga rakyat benar-benar tidak bisa berharap dari Pemprov DKI Jakarta.

Atas bencana banjir ini, Sutiyoso dan aparatnya bersepakat menyalahkan daerah penyangga Jakarta (Puncak, Cianjur dan Bogor) serta rakyat miskin yang mendiami bantaran sungai sebagai penyebab banjir. Ia menyalahkan daerah hulu khususnya Pemda Bogor, Puncak dan Cianjur karena mengakibatkan hilangnya banyak daerah resapan air dikarenakan menjamurnya pembangunan vila-vila. Untuk daerah hilir, Pemprov DKI menyalahkan rakyat miskin Jakarta yang tinggal di bantaran sungai. Sutiyoso tidak mau mengakui bahwa berkurangnya daerah resapan air bukan hanya dikarenakan menjamurnya vila-vila Puncak, Cianjur tetapi juga karena kacaunya penataan ruang dan wilayah di Jakarta.

Peruntukan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta telah semakin menyempit. Dalam Master Plan DKI Jakarta 1965-1985, RTH ditargetkan 27, 6%. Master Plan DKI Jakarta 1985-2005 kemudian mempersempit lagi menjadi 26,1% dan yang terburuk adalah melalui Master Plan DKI Jakarta 2000-2010 yang menghabisi peruntukan RTH menjadi 13,94% atau 9.5444 hektar yang hingga hari ini baru tercapai 6.623 hektar atau 6,7% dari keseluruhan wilayah DKI Jakarta.

Sutiyoso tidak mau mengakui bahwa berkurangnya daerah resapan di Jakarta diakibatkan oleh keserakahan pemprov DKI Jakarta yang memberikan izin mendirikan bangunan untuk dibangunnya mal-mal, pusat perbelanjaan, apartemen mewah, dan pusat bisnis yang seharusnya diperuntukan untuk daerah resapan. Apartemen-apartemen di wilayah Sudirman-Thmarin, pembangunan kawasan komersial di hutan kota di Cibubur, pembangunan mal-mal di kawasan kelapa Gading merupakan contoh bahwa Sutiyoso dan aparatnya-lah yang berkontribusi paling besar dalam menyebabkan banjir di Jakarta.

Selama masa kepemimpinan Sutiyoso, pusat perbelanjaan tumbuh 20 kali lipat dibandingkan dengan era gubernur sebelumnya. Untuk periode 2001-2005 saja terbangun 78 pusat belanja yang luasnya 2,4 juta meter persegi. Dalam rentang waktu 2006-2008 terdapat 16 pusat perbelanjaan, seluas 1 juta m2, yang masih dalam proses pembangunan.